ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM PENSIUN INGGRIS
Program pensiun yang di gunakan di Inggris, hingga saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Pada mulanya, metode jaminan social yang diterapkan adalah sebagai apa yang disebut “Beveridge Social Insurance System”, dimana negara mempunyai kewajiban yang penuh didalam penyediaan jaminan sosial untuk mengatasi/ meproteksi keadaan-keadaan seperti pengangguran, sakit, kecacatan, dan usia senja, dengan mekanisme seragam/flat (dalam artian, kuantitas serta kualitas layanan dibarikan sama tanpa pembedaan apapun bagi warga negaranya), dimana pembiayaan jaminan social ini dialokasikan dari pajak yang dikumpulkan dari para pekerja produktif dan para pemilik usaha. Pada jaminan social tersebut, dikenal dengan nama Basic State Programme (BSP). Pada perkambangannya, model Beveridge ini bergeser menjadi penggunaan metode yang mengarah pada “Bismarckian Programme”—atau dapat pula didefinisikan sebagai jaminan sosial yang berdasar pada pekerjaan (work-based social insurance), dengan metode “Direct or Indirect Provision”. Jaminan sosial berdasarkan pada pekerjaan atau work-based social insurance ini dimaksudkan bahwa kontribusi jaminan sosial tersebut kepada para penerima layanan menjadi berbeda-beda berdasarkan tingkat upah yang didapatkannya. Ini dilakukan dikarenakan pada metode “flat benefit” . Pada model Beveridge, rata-rata tingkat penggantian dari program pensiun publik pada rata-rata pendapatan adalah rendah (dalam artian, pemasukan dari pajak pendapatan untuk pembiayaan program pensiun lebih kecil dari pada pengeluaran untuk pembiayaan program tersebut).
Kembali kepada metode Bismarckian, dalam metode ini, peran swasta dalam melakukan penyediaan layanan pensiun dilibatkan, dimana majikan (pengelola usaha) yang menawarkan pembiayaan rencana pensiun diberikan potongan terhadap pajak yang harus mereka bayarkan dalam kewajiban pembiayaan jaminan sosial, dan pekerja yang tidak mengikuti rencana pensiun yang perusahaan/swasta selenggarakan, pemerintah menyediakan program lain bernama “State Earnings Related Pension Scheme (SERPS). Kemudian, karena kelamahan-kelamahan didalam SERPS, pemerintah Blair mereformasinya, dan menggantinya dengan program baru, yang lebih distributif, bernama State Second Pension (S2P).
S2P mempunyai komponen berupa sistem yang komperhensif dan dukungan pemasukan yang dibiayai oleh pajak (tax-financed income) pada orang-orang dengan kontribusi yang tidak cukup untuk mendapatkan dana pensiun penuh berdasar pada BSP/SERPS. Kemudian. Pemerintahan Blair membuat program tersebut menjadi komponen sentral yang merupakan pilar pertama dengan menggunaan model kualifikasi dasar yang jelas bagi calon penerima layanan serta penilaian kemampuan (means-tested) dalam pembiayaan yang didasari pada pertumbuhan pendapatan para calon penerima layanan. Penilaian kemampuan (means-tested) minimal dari program pensiun dimanakan “Pension Credit Guarantee”. Sejak peserta yang mengambil pensiun berkurang dan dasar kualifikasi meningkat lebih tinggi dari pada harga, “pension credit” akan, dalam trend saat ini, menunjukkan peningkatan penting sebagai alat untuk mendistribusikan pemasukan antara yang pensiunan yang mempunyai pendapatan yang sedikit dan sedang.
Kemudian, masa pensiun ditetapkan pada usia 65 tahun untuk pria dan 60 tahun untuk wanita. Dan individu dapat bekerja setelah umur 65 dan tidak kehilangan hak BSP/SERPS/S2P.
Untuk program pensiun swasta, pemerintah mengizinkan penyedia pensiun yang jelas dan diakui untuk mendapatkan potongan pajak jaminan sosial untuk menyediakan pensiun pada standar yang minimal. Standar minimal dimaksudkan bahwa rencana pensiun swasta yang diakui harus mempunyai keuntungan pensiun yang jelas (defined benefit (DB)) dan menyediakan keuntungan/hasil yang lebih baik dari SERPS. Peserta yang mengikuti rencana pensiun swasta yang diakui oleh pemerintah, diperbolehkan untuk tidak ikut SERPS. Perusahaan dapat menyediakan rencana pensiun dengan menggunakan program swasta yang belum diakui oleh pemerintah, namun peserta rencana pensiun tersebut harus tetap mengikuti SERPS. Ini dapat disebut dengan “Privatisation by Individual Choice”.
Dalam kebijakan pensiun ini, berdasar pada tiga dimensi studi kebijakan, yaitu proses, produk, dan performa kebijakan, penjabarannya adalah sebagai berikut.
1. Studies of Process, ini dimaksudkan dimana formulasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan variabel sosiopolitis dan teknis meodologis.
Dari sudut pandang proses, perkembangan model pensiun yang digunakan di Inggris beralih dari model Beveridge, dengan asumsi penyamarataan pemberian pelayanan pensiun bagi setiap warga negara dengan pengelolaan sepenuhnya oleh negara melalui alokasi pajak jaminan sosial yang diberlakukan terhadap para pekerja dan pengusaha (sektor produktif). Menurut saya, model ini menitik beratkan pada model Institutional Welfare State yang diberlakukan Inggris. Kemudian, melihat bahwa pengeluaran untuk pembiayaan Basic State Pension dalam model Beveridge tidak sebanding dengan pemasukan dari pajak untuk pembiayaannya, pemerintahan Inggris beralih pada model Bismarckian, yang lebih kompleks dengan model Direct and Indirect Provision dan melibatkan pihak swasta. Model Bismarckian yang diterapkan pun mengalami reformasi beberapa kali, antara lain, dengan menggunakan program State Earnings Related Pension Scheme (SERPS) yang meupakan program layanan yang bersifat langsung (direct). SERPS ini diberlakukan sebagai layanan untuk para calon pensiunan yang tidak ikut serta dalam program pensiun swasta. Untuk kompensasinya, pensiunan yang ikut serta didalam program swasta akan memperoleh potongan pajak jaminan sosial (indirect provision). Kemudian, terjadi masalah didalam distribusi jaminan pensiun, terutama pada masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah dan sedang sehingga jaminan pensiun yang didapatkan tidak penuh berdasarkan BSP/SERPS. Untuk itu reformasi kebijakan pensiun dilakukan dengan menciptakan program State Second Pension (S2P). S2P ini dilakukan dengan memasukan model kualifikasi dasar yang jelas serta penilaian kemampuan (means-tested, dengan nama “Pension Credit Guarantee”) pada pertumbuhan pendapatan para calon penerima layanan. Ini dilakukan atas dasar keadilan bagi para pensiunan yang mendapat dana pensiun yang kurang dari yang seharusnya didapatkan sesuai dengan aturan didalam SERPS/BSP. Model indirect Provision dilakukan dengan menyediakan kebijakan standar minimal bagi para penyedia layanan swasta serta pemotongan pajak.
2. Studies of Product, merupakan seperangkat pilihan-pilihan kebijakan/opsi kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam pengadaan pelayanan sosial.
Dalam artikel, komponen produk ini terlihat dari pemilihan model Beveridge dengan produk berupa Basic State Pension (BSP) dan model Bismarckian dengan produk berupa SERPS/S2P, pemotongan pajak jaminan sosial, serta kerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakn layanan pensiun.
3. Studies of Performance, yang merupakan deskripsi serta evaluasi dari outcome yang terprogram dari pilihan/ opsi kebijakan.
Ini terlihat dari bagaimana efektifitas program pensiun dalam memfasilitasi jaminin sosial para pensiunan dengan baik. Model Beveridge, berdasarkan pendapat saya dari segi kepentingan pemakai/ pengguna layanan adalah baik, karena model tersebut dapat memfasilitasi distribusi dana pensiun lebih merata kepada para pensiunan, lebih distributif, namun tidak alokatif (dalam artian bahwa model ini tidak memberikan batasan atau klasifikasi terhadap pengguna layanan yang lebih memerlukan program pensiun tersebut dari pada peserta program yang sebenarnya mampu untuk menjamin finansial mereka pada saat pensiun), atau dapat pula disebut dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan para pengguna layanan). Namun dari sisi kepentingan negara, meskipun hal tersebut merupakan suatu komitmen dalam sistem pelayanan yang sesuai dengan falsafah kesejahteraan institusional yang dianut Inggris, pengadaan pensiunan dengan model Beveridge menambah beban pembelanjaan pemerintah dan asumsi bahwa pembiayaan dana pensiun di alokasikan dari pajak, pengeluaran yang di alokasikan untuk dana pensiun lebih besar dari penerimaan pajak pemerintah pada sektor pembiayaan jaminan sosial dari para pekerja dan pengusaha. Kemudian metode Bismarckian, menurut pendapat saya, meskipun dapat mengurangi beban pemerintah, sistem yang kompleks ini membuat layanan pensiun menjadi berbelit-belit, membingungkan pengguna layanan serta “tidak efisien dari sisi administrasi”, sehingga terjadi perubahan beberapa kali.
